avatardisplay_general
DISITU
09 Aug 2018

Ganjil Genap: Plat Palsu Dijadikan Solusi Alternatif

https://disituapi.azureedge.net/A/Img/1808/180809/Asian Games Genap Ganjil.jpg

Peraturan baru yang menetapkan adanya perluasan sistem ganjil genap di sejumlah daerah di Jakarta dalam menyambut Asian Games 2018 telah di mulai sejak tanggal 1 Agustus kemarin. Aturan ini telah resmi diberlakukan setelah dilakukan sosialisasi selama sebulan, dan penilangan juga akan diberlakukan bagi para pelanggarnya. Sistem ganjil genap ini merupakan sebuah fasilitas yang diperuntukan bagi para atlet Asian Games supaya dapat menghindari kemacetan di ibu kota. Meskipun demikian, perluasan daerah yang menetapkan sistem ini menimbulkan kemacetan parah di jalur-jalur alternatif daripada jalur arteri. Dalam menyikapi hal ini, banyak pengemudi yang menjadikan plat palsu sebagai solusi untuk menghindari titik-titik kemacetan.

Sistem ganjil-genap ini diberlakukan di Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, sebagian Jalan Gatot Subroto, Jalan S Parman-Gatot Subroto-MT Haryono-DI Panjaitan-Ahmad Yani hingga Simpang Coca Cola atau Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih. Sistem yang sama juga diberlakukan di Jalan Benyamin Sueb dari Bundaran Angkasa (Jakarta Pusat) sampai di Ancol (Jakarta Utara), Jalan Arteri Pondok Indah sampai simpang Pondok Indah Mall, dan di Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan.

Pihak kepolisian telah menurunkan personel sebanyak 600 orang dari gabungan Polda Metro Jaya dan Polres di setiap jalur yang terkena aturan ganjil genap. Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai jalur-jalur yang memberlakukan aturan ganjil genap sehingga melanggar peraturan ini. Meskipun demikian, banyak didapati masyarakat yang membuat plat ganda, yaitu ganjil dan genap. Hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas lalu lintas agar tidak terkena tilang.

Petugas mengungkap modus penggunaan plat nomor palsu yang makin marak terjadi. Modus penggunaan plat nomor palsu yang terungkap antara lain dilakukan dengan menumpuk plat nomor berbeda di atas plat nomor asli. Tidak hanya menindak pengguna plat palsu, petugas juga dengan tegas menilang pelanggaran dengan penggunaan plat nomor rahasia. Plat nomor kode tertentu ini biasa digunakan pejabat pemerintahan, legislatif, ataupun kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.  

Inspektur Dua Budi Santoso, salah satu anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas, mengaku bahwa Ia juga menjumpai plat nomor palsu yang membubuhkan stiker bertulisan Keluarga Besar Polri. “Jumlahnya cukup banyak,” katanya sambil menambahkan, “Jika melihat plat nomor seperti itu, saya akan meminta pengemudi melepas stiker.” Budi juga mengimbau para pengguna plat nomor palsu untuk tidak mengulanginya karena hal ini merupakan suatu pelanggaran pidana. Penjabarannya tercantum dalam Pasal 68 ayat (3) sampai ayat (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Aturan mengenai plat nomor resmi juga tertuang dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012. Dalam Perkapolri itu, disebut bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Aturan itu semakin ditegaskan dalam Pasal 280 UU LLAJ mengenai sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa dipasangi TNKB yang resmi ditetapkan oleh Kepolisian RI. Pelanggar dapat terancam penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.