avatardisplay_general
DISITU
14 Jul 2018

Hukum Gadai Yang Sering Ditemui Dalam Gadai Mobil

https://disituapi.azureedge.net/A/Img/1807/180414/Hukum Gadai Mobil Berdasarkan Kasus Yang Sering Ditemui Dalam Gadai Mobil.jpg

Melakukan gadai mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan. Dalam melakukan gadai mobil, tentu sering menemukan permasalahan yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya kasus-kasus penipuan dan yang lain-lain.  Apa saja permasalahan tersebut? Dan sebenarnya bagaimana hukum gadai mobil menurut undang-undang dengan menyikapi permasalahan tersebut? simak ulasan berikut :

Hukum Gadai Mobil Menurut Undang-Undang Sesuai Permasalahan Yang Sering Terjadi

Berikut ini merupakan permasalahan yang sering ditemui sekaligus hukum gadai mobil yang sesuai dengan kasus tersebut sesuai undang-undang :

1. Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia

Pada pasal 23 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bisa menggadaikan benda jaminan. Asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tapi apabila Anda tidak dapat persetujuan secara tertulis dari perusahaan gadai, maka sesuai Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, Anda akan terancam pidana paling lama 2 (dua) tahun. Dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

2. Obyek Jaminan Fidusia Dijual Ke Orang Lain

Misalnya ada sebuah kasus pada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB. Dalam masa kreditnya, ia mengalihkan mobil tersebut ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan. Hal ini tentu saja diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan benda. Yang didasari atas dasar percaya dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang berada dalam tangan siapapun benda tersebut. Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek fidusia. Hal ini diatur dalam pasal nomor 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dari itu, perusahaan tetap bisa menarik mobil jaminan fidusia dari pihak ketiga.

3. Hak Kreditur Jika Barang Gadai Dipinjam Debitur

Contoh untuk kasus ini misalnya Anda menerima gadai mobil dari teman Anda seharga Rp. 30.000.000 dengan perjanjian selama satu bulan uang akan dikembalikan. Kemudian, teman Anda meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000. Semua pinjaman ditulis dalam kwitansi. Akan tetapi saat pelunasan, teman Anda hanya mengembalikan sebesar Rp. 28.500.000. Dengan alasan untuk biaya perawatan mobil. Kemudian setelah lebih dari 3 bulan, teman Anda meminjam mobil yang digadaikan dengan alasan mengantar keluarganya yang sakit. Dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan. Hal ini tentu masuk ke dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 404 ayat (1) angka 1 KUHP. Yaitu perbuatan merugikan penagih utang atau orang yang berhak.

4. Kewajiban Melunasi Hutang Meski Objek Jaminan Hilang

Jika yang Anda jaminkan berupa BPKB, maka BPKB tersebut bukan dijaminkan dengan gadai. Karena dalam hal ini, Anda masih mempergunakan mobil tersebut. Jadi BPKB tersebut dijaminkan dengan fidusia. Namun suatu ketika mobil Anda hilang karena dicuri. Maka dengan hilangnya mobil Anda, jaminan fidusia akan hilang. Meskipun jaminan fidusianya hilang, Anda masih memiliki perjanjian pokok. Yang artinya bahwa kewajiban untuk membayar utang tersebut masih ada. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Fidusia. Yang berbunyi perjanjian fidusia adalah perjanjian yang bersifat accessoir atau tambahan.

5. Melunasi Cicilan Mobil Dari Perusahaan Leasing

Contoh kasusnya adalah Anda secara sadar disuruh untuk menanda tangani perjanjian kontrak kredit mobil antara Anda dengan teman Anda. Setelah beberapa bulan, teman Anda kabur. Dan pihak bank terus mendesak untuk membayar kewajiban angsuran sebagaimana yang telah Anda tanda tangani. Mobil yang harusnya teman Anda bayar dengan menggunakan nama Anda di perjanjian kredit telah ia gadaikan. Dan teman Anda tidak ada respon ketika diminta pertanggungjawaban. Teman Anda bisa dituntut secara pidana karena telah melakukan tindak pidana penggelapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 372 KUHP.